PALU- Kasus salah satu penyakit mematikan (Aids) yang ditularkan melalui hubungan kelamin (seks bebas) di Kota Palu mengalami peningkatan.
“Setelah dilakukan screening, data terkait HIV/AIDS di Kota Palu cukup meningkat,” ungkap Sekertaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo saat pertemuan nasional secara virtual di ruang Command Center, Selasa (1/8/2023).
Untuk itu sebut Sekkot Palu, Pemkot telah menberikan dana hibah sebesar Rp200 juta kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan AIDS yang ada di Kota Palu.
Pemerintah Kota Palu juga melakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran agar masyarakat yang terjangkit, melakukan pengobatan.
Lebih jauh, Irmayanti Pettalolo memaparkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, pihaknya telah melakukan berbagai program dan kegiatan.
Diantaranya melakukan kerjasama dengan lintas sektor, dalam upaya membuka akses kesehatan kepada masyarakat.
Misalnya, perbaikan permukiman masyarakat agar menjadi rumah yang sehat dan layak huni.
Disamping itu, lanjut Sekkot, berkaitan dengan penyakit Malaria di Kota Palu sudah Zero atau nol.
Adapun kasus Malaria yang terjadi merupakan kasus impor yang mana penyakit ini dibawa oleh orang yang masuk ke Kota Palu.
Dalam upaya memberikan layanan dan akses kesehatan di Kota Palu, Pemkot melalui dana APBD, mengangkat dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 53 orang. Terdiri dari dokter umum sebanyak 49 orang dan dokter gigi sebanyak 4 orang
.
Untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Palu memberikan ambulance di setiap Puskesmas bahkan di setiap kelurahan.
Dari 46 kelurahan, saat ini sudah ada 22 kelurahan yang mendapatkan ambulance untuk mempermudah akses apabila masyarakat ada yang sakit, agat secepatnya dapat dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit.
“Sesuai visi misi wali kota, Pemerintah Kota Palu melakukan upaya transformasi Puskesmas menjadi klinik modern. Bukan berarti Puskesmas kita rubah menjadi klinik, tetapi layanannya yang kita tingkatkan. Sehingga layanan di Puskesmas akan sama seperti di Klinik Modern. Dengan demikian, masyarakat yang datang berobat dapat diberikan layanan yang sebaik-baiknya,” ungkap Sekkot.
Saat ini juga, Pemerintah Kota Palu tengah meningkatkan infrastruktur yang ada di Puskesmas dan dokter spesialis akan di tempatkan di Puskesmas.
Kemudian, rencananya tahun 2023 ini tepatnya di bulan Agustus, Pemerintah Kota Palu akan melakukan upaya untuk pengalihan Puskesmas menjadi BLUD, sehingga 14 Puskesmas di Kota Palu akan berubah status menjadi BLUD.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan akses kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kota Palu.
Kebijakan lain yang dilakukan dalam upaya pencegahan, adalah Pemerintah Kota Palu melaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis setiap hari Jumat di 46 kelurahan.
“Kami memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah terdeteksi, penyakit apa yang diderita,” jelas Sekkot.
Selain itu, di setiap kelurahan dilakukan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan, sehingga ini memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut, juga membahas Tuberkolusis-Malaria (ATM), Hipertensi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Mutu dan Akreditasi FKTP.**(FN)