Pemkot Palu Diminta Melakukan Riset Terkait Tingginya Kasus HIV AIDS

Yayasan Peta Asa Nusantara saat audiensi bersama Wakil Wali Kota Palu/foto: Jufri

KAREBA SULTENG, PALU- Yayasan Peta Asa Nusantara mendorong Pemerintah Kota Palu untuk melakukan riset dan kajian ilmiah secara mendalam terkait tingginya kasus HIV AIDS.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama ini, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang HIV/AIDS.

Direktur Eksekutif Yayasan Peta Asa Nusantara, Renaldi Anugrah Paliudju, menyampaikan bahwa kajian berbasis data sangat diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka HIV di Kota Palu sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hari ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota membicarakan tingginya angka HIV di Kota Palu. Kami mendorong adanya riset yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah, termasuk Perda tahun 2018 terkait HIV/AIDS,” ujar Renaldi saat audiensi bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di ruang kerja wakil wali kota, Rabu (17/6/2026).

Menurut Renaldi, riset yang direncanakan tidak hanya berfokus pada data kasus HIV/AIDS, tetapi juga akan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teori kesisteman.

Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif guna menekan angka HIV/AIDS sekaligus memperkuat program pencegahan dan penanganannya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Palu mendorong Yayasan Peta Asa Nusantara untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu guna melaksanakan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Renaldi menambahkan bahwa pelaksanaan riset nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan di Kota Palu, mulai dari organisasi kepemudaan, lembaga adat, hingga tokoh agama.

“Kami ingin seluruh stakeholder di Kota Palu bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan HIV yang ada,” jelasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan penanganan HIV/AIDS secara lebih menyeluruh serta memperkuat peran seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan.

“Harapannya Kota Palu menjadi kota yang semakin sehat, masyarakatnya semakin cerdas, dan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Renaldi.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kota Palu.**