PALU- Rencana pemindahan ibukota Poso ke Pamona, menjadi pembahasan anggota DPRD Kabupaten Poso bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
Terjadi tarik ulur terkait rencana pemindahan salah satu kabupaten yang cukup tua di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.
Dimana Wakil Ketua DPRD Poso Muhamad Yusuf, berharap rencana tersebut mesti dikaji dengan cermat.
Ia memprediksi bahwa pemindahan ibukota Kabupaten Poso ke Pamona, akan menghambat pelayanan dari beberapa wilayah yang tidak masuk dalam Kotamadya Poso.
Salah satu contoh kecil sebut Yusuf, masyarakat dari wilayah Poso Pesisir Utara, harus bepergian lebih jauh ke Pamona, untuk berurusan di kabupaten induk.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyambut hangat kedatangan rombongan anggota DPRD Kabupaten Poso.
“Saya gembira ibu ketua dan teman-teman DPRD Poso sudah datang,” ucap gubernur waktu menerima kunjungan di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2024).
Rencana tersebut beber Cudy sapaan akrabnya, merupakan bagian jangka panjang untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru dimasa depan.
Cudy mengakui bahwa Poso sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulteng dengan luas wilayah lebih dari 23 km dan 13 kecamatan, memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji.
Karena itu, agar tidak gegabah maka perlu dilakukan dahulu studi kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk menganalisanya dari berbagai perspektif.
Olehnya, Ia meminta biro pemerintahan dan otonomi daerah terus berkoordinasi dengan BRIDA dalam penyiapan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota Poso dan pembentukan Kotamadya Poso.
“Saya yakin Poso punya masa depan, dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” sebut Cudy.
Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mareda, S.H., M.H, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Drs. Dahri Saleh, M.Si dan pejabat terkait.**(Sumber: Humas PemprovSulteng/FN)