KAREBA SULTENG, DONGGALA- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, S.E., M.M., ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA. resmi memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Donggala atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Penyerahan prestasi gemilang tersebut, diterima langsung Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, S.E. bersama pimpinan DPRD Donggala, DR. Mohamad Yasin, S.E.,M.M.,Ak. Sekaligus melakukan penandatangan berita acara penyerahan predikat tersebut, berlangsung di Gedung Auditorium, lantai 3 ruang Lobo Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada Selasa (26/5/2026).
Bupati Vera Elena Laruni menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala atas kerja keras dan sinergi yang telah dibangun.
Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar penghargaan administratif atau tujuan akhir, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan yang menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, agar daerah semakin transparan dan akuntabel.
Ia optimistis, bahwa Pemerintah Kabupaten Donggala mampu mempertahankan opini tersebut pada tahun-tahun mendatang. Bupati Vera Elena Laruni secara tegas mengingatkan, khusus kepada OPD yang masih memiliki catatan atau temuan agar segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Untuk OPD yang masih ada temuan segera diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Ke depan jangan sampai ada lagi temuan,” ujar Bupati.
Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Donggala telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terang Vera.
Adapun beberapa catatan penting yang disampaikan badan pemeriksa keuangan, yang menjadi perhatian bersama yakni aspek perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pelaksanaan belanja daerah.
Keberhasilan meraih opini WTP, menjadi bukti komitmen Pemerintah Donggala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah Donggala Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
Khususnya, dalam aspek penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Ahamdulillah, puji syukur ini semua berkat kerja tim, baik Sekda, Inspektorat, hingga seluruh Kepala OPD di Kabupaten Donggala, sehingga pengelolaan keuangan semakin membaik dan belanja APBD dapat tepat sasaran,” tuturnya.
Prestasi membanggakan ini, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi badan pemeriksa keuangan secara tepat waktu dan berkelanjutan, tandasnya.
Predikat WTP ini, diberikan oleh BPK RI setelah melalui serangkaian audit mendalam terhadap laporan LKPD tahun 2025 kepada 11 Pemerintah Kabupaten dan 1 Kota di Sulawesi Tengah antara lain, Kota Palu, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Tolitoli, termasuk Pemerintah Kabupaten Donggala**(Sr)
