KAREBA SULTENG, PALU- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, M. Sultan Amin Badawi, menyoroti kebijakan pengadaan dan pembiayaan Bus Trans Palu yang dinilainya membutuhkan evaluasi, terutama dari sisi efektivitas anggaran dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sultan Amin Badawi saat melaksanakan reses atau penjaringan aspirasi catur wulan II Tahun 2026 di Kompleks Panti Asuhan Al-Muhajirin, Jalan Kunduri, Kota Palu, Jumat malam (21/8/2026).
Menurut Sultan, pemerintah perlu memastikan setiap program yang menggunakan anggaran besar benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
“Menurut kami, ada kebijakan yang kurang tepat karena memakai anggaran terlalu besar, tetapi dampak ekonominya kecil bagi masyarakat,” ujar Sultan.
Ia mencontohkan keberadaan Bus Trans Palu sebagai salah satu program yang perlu dikaji kembali secara menyeluruh. Menurutnya, transportasi publik tetap dibutuhkan masyarakat, namun jumlah armada dan pembiayaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Transportasi umum tetap dibutuhkan, tetapi jumlahnya harus proporsional. Kalau misalnya Kota Palu membutuhkan lima unit, kenapa harus disediakan sampai 20 unit?” katanya.
Sultan menegaskan, penentuan jumlah armada seharusnya didasarkan pada riset dan studi yang matang sehingga pengadaan tidak berujung pada pemborosan anggaran.
Ia juga menyinggung kondisi sejumlah bus yang dinilainya belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih kerap terlihat kosong. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi tingkat keterisian penumpang serta besarnya biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan.
“Transportasi publik lebih banyak kosong. Kalau anggarannya besar tetapi tidak maksimal dan tidak efektif, lebih baik sebagian anggaran itu bisa diarahkan untuk membantu pedagang atau pelaku usaha masyarakat,” ujarnya.
Sultan mengakui bahwa program transportasi publik tersebut telah mendapatkan penghargaan. Namun, menurutnya, penghargaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah program pemerintah.
“Betul, sudah mendapatkan penghargaan. Tetapi yang harus dilihat juga adalah apakah anggarannya berat dan apakah manfaatnya sudah maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Palu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan armada, biaya operasional, tingkat penggunaan serta dampak ekonomi Bus Trans Palu sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
Menurut Sultan, pemerintah harus mengutamakan program yang memiliki manfaat langsung dan luas bagi masyarakat, khususnya program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
“Kalau misalnya dari Rp1,4 miliar digunakan untuk program yang langsung membantu masyarakat, tentu dampaknya bisa lebih terasa. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi masyarakat belum membutuhkan transportasi secara menyeluruh,” tandasnya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Camat Palu Barat Khomeini Habibi serta perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM.
Sementara pendamping reses, Aswir Hidayat, Evi Ardiana**(FN)
