KAREBA SULTENG, DONGGALA- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagai cerminan hasil maksimal dari implementasi dan pelaksanaan program kerja Bupati Donggala selama satu tahun anggaran dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Berbagai dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi sepanjang pelaksanaan APBD 2023. Olehnya, diperlukan penyesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui perubahan anggaran.
Uraian tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Donggala Moh. Rifani Pakamundi, S. Sos., M. Si dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala pada Kamis (27/6/2024), diruang sidang utama kantor tersebut.
Penyampaian Moh Rifani itu digelar di masa persidangan kedua tahun sidang 2024 dengan agenda pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban Bupati Donggala terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dapat dijadikan sebagai media untuk menyajikan informasi yang memadai tentang seluruh kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemda, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, dan sejauh mana Pemerintah Daerah menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari PAD maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023,” jelasnya.**(Sir)
