KAREBA SULTENG, BANGKOK- Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai NasDem yang juga Ketua Umum Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Indonesia, Mutmainah Korona, menjadi salah satu pembicara dalam forum Bangkok Climate Action Week (BKK CAW 2026) bertajuk “Closing ASEAN Climate Action Gap with Subnational Parliament and Youth Movement”.
Dalam forum yang digelar di Lumpini Hall, Lumpini Park, Bangkok, Thailand, Senin (5/10/2026) tersebut, Mutmainah memaparkan pengalaman konkrit Kota Palu dan daerah-daerah di Indonesia dalam mengintegrasikan isu lingkungan hidup ke dalam kebijakan fiskal dan regulasi daerah.
Ia menyoroti ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, serta tingginya persentase perusahaan tambang (+/- 40%) yang abaikan kewajiban jaminan reklamasi.
Mutmainah mendorong penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) nasional agar daerah yang menjaga fungsi ekologis mendapatkan alokasi insentif anggaran yang lebih adil.
Ia menegaskan bahwa posisi DPRD sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan hijau karena dampak krisis ekologis dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Sebagai anggota parlemen daerah, kami di DPRD Kota Palu menyadari betul bahwa masalah lingkungan hidup itu dialami secara lokal. Namun, tantangan terbesarnya adalah ruang fiskal daerah yang sangat terbatas. Rata-rata alokasi APBD untuk pengelolaan sampah misalnya, hanya sekitar 0,6 persen, padahal 75 persen sampah belum terkelola dengan baik. Masalah utama kita di daerah bukanlah kekurangan kebijakan, melainkan kekurangan eksekusi,” tegasnya.
Mutmainah juga membagikan praktik baik (good practice) yang telah diperjuangkannya di Kota Palu, seperti pengusulan prinsip-prinsip fiskal ekologis ke dalam RPJMD serta Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2025 tentang Kota Hijau yang mencakup program pemanenan air hujan (rainwater harvesting).
Memasuki periode KPHD 2026–2031, Mutmainah berkomitmen membawa DPRD Kota Palu dan parlemen daerah se-Indonesia untuk memperkuat fungsi pengawasan APBD berbasis lingkungan (Green Budget Watchdog) serta mendorong kebijakan iklim yang berperspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.
Sesi internasional ini turut menghadirkan dua orang aktivis iklim muda dari Indonesia, Cindy Yubawa (GreenLabz Indonesia) dan Natida Rattanasawat (Thai Climate Justice for All of Local Development Institute), dengan moderasi dari Zinedine (PINUS Indonesia).**
