KAREBA SULTENG, PALU- Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Sarjana, Universitas Tadulako (Untad) meraih predikat tertinggi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK).
Status Terakreditasi Unggul Program Studi Ilmu Pemerintahan Untad tersebut tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 316/DL.03.05/2026.
LAMSPAK menerbitkan sertifikat berdasarkan Keputusan Dewan Eksekutif Nomor 316/AK.03.05/2026 pada 9 November 2026. Status akreditasi berlaku selama lima tahun hingga 9 November 2031.
Saat ini, Untad telah memiliki total 39 program studi terakreditasi di bawah kepemimpinan Rektor Prof Amar dalam kurun waktu tiga tahun yang berkomitmen dalam mendukung mutu pendidikan.
Kata Prof Amar, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak dapat dicapai melalui kerja seorang pemimpin semata. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh sivitas akademika yang didukung sinergi dan manajemen organisasi yang baik.
“Semua capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika yang terus bersinergi membangun Untad. Tidak mungkin semua itu bisa dicapai jika hanya dikerjakan sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi dan manajemen yang baik,” ucapnya.
Menurut Prof Amar, berbagai capaian dalam tiga tahun terakhir menjadi fondasi bagi Untad untuk memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
Sementara, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad, Muh Nawawi mengatakan, fakultas turut memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan administrasi serta persyaratan akreditasi. Salah satunya penyediaan laboratorium terpadu atau multimedia yang menjadi persyaratan tambahan LAMSPAK.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, fakultas menyiapkan lebih dari 20 unit komputer multimedia yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, terutama untuk penulisan karya ilmiah, penelitian, perumusan kebijakan, hingga pengembangan digital government.
Dengan capaian terbaru ini, FISIP Untad memiliki tiga program studi berstatus Unggul, yakni Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, dan Ilmu Pemerintahan.
Nawawi menegaskan, predikat Unggul bukan akhir dari proses peningkatan mutu pendidikan. Program studi harus terus menjaga kualitas pembelajaran, penelitian, dan kompetensi lulusan.
Dia juga mengajak mahasiswa, dosen, pimpinan program studi, fakultas, hingga universitas menjaga sinergi agar status akreditasi tersebut dapat dipertahankan.
“Akreditasi bukan titik akhir. Ini justru langkah awal untuk lebih menjamin mutu pendidikan kita. Jangan sampai status yang sudah diraih justru turun,” ujarnya.**













