KAREBA SULTENG, Palu- Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H., resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sulawesi Tengah.
Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua APHTN-HAN Sulteng oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Indonesia, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Penyerahan SK berlangsung di Aula Kedokteran Universitas Tadulako, Jumat (4/9/2026), dalam rangkaian kegiatan Kuliah Umum sekaligus Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan Badan Keahlian DPR RI.
Prosesi tersebut turut disaksikan Rektor Universitas Tadulako, jajaran akademisi Untad, serta mahasiswa Fakultas Hukum.
Dr. Awaluddin mengatakan, amanah sebagai Plt Ketua APHTN-HAN Sulteng bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk menghidupkan kembali organisasi yang selama ini vakum di Sulawesi Tengah.
“Ini amanah sekaligus tanggung jawab. Tidak hanya sekadar mendapatkan jabatan, tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa membesarkan dan menjalankan organisasi ini,” kata Awaluddin.
Menurutnya, APHTN-HAN memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan dan perkembangan hukum tata negara, kelembagaan negara, serta hukum administrasi negara.
Ia berharap keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi para akademisi di Universitas Tadulako maupun perguruan tinggi lainnya di Sulawesi Tengah untuk turut berkontribusi dalam pengembangan pemikiran dan kajian di bidang ketatanegaraan.
“HTN-HAN ini akan berkontribusi terhadap isu-isu ketatanegaraan, kelembagaan, dan tentu kita harapkan para akademisi Tadulako serta akademisi di Provinsi Sulawesi Tengah juga berkontribusi terhadap pengembangan asosiasi ini,” ujarnya.
Awaluddin mengungkapkan, kepengurusan APHTN-HAN di Sulawesi Tengah sebelumnya telah cukup lama mengalami kevakuman.
Karena itu, dengan amanah sebagai Plt Ketua, dirinya berharap organisasi tersebut dapat kembali berjalan dan menjalankan fungsi akademiknya di tengah dinamika ketatanegaraan dan pemerintahan.
“Organisasi ini sudah lama vakum di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dengan saya diamanahkan sebagai Plt, organisasi ini bisa berjalan kembali,” tuturnya.
Ia menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menghidupkan kembali aktivitas organisasi sekaligus mendorong keterlibatan para akademisi dalam berbagai isu strategis terkait hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Sulawesi Tengah.**
