DONGGALA- Bertempat di ruang utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, Rabu (14/8/2024) digelar rapat Paripurna ketiga belas masa persidangan kedua tahun 2024, dengan agenda Jawaban Bupati Donggala atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan peraturan daerah perubahan (Ranperban) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Donggala Takwin, S. Sos.I didampingi Wakil Ketua Satu Sahlan L. Tandamusu dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Donggala Damin, S. Sos., M. Si, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala Dr. H. Rustam Efendi, S. Pd, SH, M. AP, sekaligus mewakili Penjabat (Pj) Bupati Donggala.
Setelah membuka rapat paripurna pertanggungjawaban Bupati Donggala, Ketua DPRD Donggala, Takwin mempersilahkan pihak Pemkab untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperban APBD TA 2024 dihadapan paripurna tersebut.
Dari 7 pertanyaan fraksi DPRD semuanya terjawab dengan jelas. Tujuh fraksi itu ialah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), fraksi Golongan Karya (Golkar) dan fraksi Satu Karya Nurani.
Amatan media ini dalam jawaban Bupati Donggala yang dibacakan oleh Sekda, dari pertanyaan fraksi partai Nasdem berpendapat bahan perlu perhatian dan penguatan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari memperkuat daya beli masyarakat.
Lanjut Sekda, apalagi posisi bagian dari memperkuat daya beli masyarakat. Kabupaten Donggala daerah yang posisi berhadapan langsung dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), mesti dicarikan formula yang tepat untuk memacu keterlibatan aktif masyarakat dalam turut serta terlibat dalam perdagangan disektor perikanan, pertanian, pariwisata dan jasa lainnya dengan memanfaatkan sarana pelabuhan.
Tanggapan dari fraksi partai Nasdem dalam jawaban bupati donggala ialah, sepakat untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui pemberdayaan UMKM yang telah di programkan OPD terkait.
Disamping itu, Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Balikpapan, terkait suplai komoditi perikanan, peternakan, pariwisata, dan pertambangan.
Pengembangan dan penguatan UMKM dilakukan melalui pelatihan serta membangun beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah berupa food court diarea pelabuhan,” terang Sekda.**(Sir)
