KAREBA SULTENG, PALU- Anggota DPRD Palu mempertanyakan progres penyelesaian polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siluman yang diduga marak terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu.
“Sampai sekarang belum ada kejelasan terkait polemik PPPK siluman, mereka itu mau diapakan. Hingga saat ini belum ada laporannya ke DPRD Palu. Kita tidak tau sudah berapa banyak yang dikeluarkan. Ini menjadi catatan khusus. Padahal RDP terkait PPPK siluman sudah selesai dilaksanakan beberapa bulan lalu. Kenapa ini penting, karena kita nanti dihadapkan dengan keputusan Menteri Keuangan tentang 30 persen pembiyaan untuk ASN. Sedangkan penganggaran di Kota Palu sudah di atas 50 persen,” tegas Muslimun saat kegiatan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pimpinan Pansus, sekaligus pengambilan keputusan dalam rangka persetujuan rancangan rekomendasi atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Palu tahun 2025, di ruang sidang utama kantor DPRD Palu, Senin (25/5/2026).
Sementara itu, anggota DPRD Palu lainnya, Erman Lakuana menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan pertanyaan terkait kelanjutan kasus PPPK siluman kepada pihak Inspektorat Pemerintah Kota Palu.
Menurutnya, Kepala Inspektorat Kota Palu menyampaikan bahwa proses polemik PPPK siluman masih terus berlangsung dan dalam tahap penyelesaian.
“Kemarin saya sudah tanyakan hal ini kepada Inspektorat, dan katanya proses auditnya masih terus berlangsung. Mungkin akhir bulan ini ada finalisasinya.Berdasarkan data, Dinas Pendidikan Kota Palu diduga banyak PPPK siluman,” ungkap Erman Lakuana.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Palu, Muhlis U Aca, dihadiri anggota DPRD Palu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, dan OPD terkait Pemerintah Kota Palu.**(FN)
