Fraksi PKB DPRD Palu Setujui Ranperda Pembentukan Kelurahan Vatuleta

PALU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penbentukan Keluarahan Vatutela.

Hal itu diungkapkan langsung Ketua Fraksi PKB, H. Nanang dalam rapat Paripurna, Kamis (7/3/2024) di ruang sidang utama kantor DPRD Kota Palu.

Mewakili Fraksi PKB, dirinya menyambut baik terhadap Ranperda tersebut. Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pemekaran kelurahan.

“Fraksi PKB menyetujui Ranperda tentang pembentukan kelurahan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,” tegas H. Nanang.

Hal itu tentunya selaras dengan ketentuan Pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan, dibentuk dengan Peratuan daerah. Jelas ditegaskan bahwa Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Menurut H. Nanang, pemekaran wilayah kelurahan pada prinsipnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, terbangunnya kehidupan demokrasi, berkembangnya perekonomian dan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, serta hubungan yang serasi antar wilayah kelurahan.

“Melalui forum Paripurna yang terhormat ini, Fraksi PKB mengingatkan, bahwa kajian dan kesimpulan tersebut tidak semata hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi semata. Perlu kajian yang lebih komprehensif pada seluruh aspek, baik meliputi aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis nya, termasuk soal penetapan lokasi Ibukota kelurahan termasuk batas-batas antara induk dan yang dimekarkan, yang melibatkan semua unsur terkait, terutama tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini penting, agar tujuan pembentukan kelurahan yang baru tidak kontra produktif dengan substansi yang ingin dicapai,” jelasnya.

Fraksi PKB memandang bahwa substansi pemekaran wilayah kelurahan, seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

“Kami berharap, pemekaran ini berjalan baik, tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” harapnya.**(FN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *