KAREBA SULTENG, PALU- Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, Yaristan Palesa menyoroti kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba yang dinilai belum memberikan porsi yang adil bagi daerah penghasil, khususnya daerah yang memiliki sektor pertambangan.
Yaristan menilai persoalan DBH masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah penghasil semestinya memperoleh porsi DBH yang lebih besar agar mampu membiayai pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Kalau kita mau jujur, pembagian DBH ini tidak adil. Terlalu banyak diambil pusat. Minimal sekitar 30 persen, bahkan kalau bisa 80 persen DBH diberikan kepada daerah penghasil,” tegasnya kepada sejumlah wartawan di Circle coffe, Jalan Mawar, Kota Palu, Selasa (25/8/2026).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, peningkatan porsi DBH bagi daerah penghasil akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk menjalankan pembangunan.
Karena itu, Yaristan mendorong agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan pembagian DBH, terutama bagi kabupaten dan provinsi yang menjadi daerah penghasil sumber daya alam.
Peningkatan DBH bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga untuk memastikan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah penghasil tetap berjalan.
“Kalau DBH daerah penghasil bisa dinaikkan, itu sangat membantu. Provinsi terbantu, kabupaten terbantu, kota juga ikut merasakan dampaknya karena pembangunan dan aktivitas ekonomi bisa terus berjalan,” pungkasnya.**(FN)
