KAREBA SULTENG, PALU- Direktur Pengendalian dan Plt. Direktur Pengukuran Kelembagaan Pancasila, Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) RI, Mohamad Fachrul Rozi mengungkapkan bahwa Kota Palu meraih indeks aktualisasi Pancasila terbaik se-Indonesia tahun 2023.
Hal itu diungkapkannya kepada sejumlah wartawan disela-sela kegiatan Diskusi kelompok Terpumpun, diseminasi dan evaluasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila Kota Palu bagi kepala OPD dan pemangku kepentingan di Kota Palu, Selasa (22/10/2024) di Hotel Santika Palu.
Berdasarkan hal itu sebut Fachrulrozi, Kota Palu dijadikan percontohan (pilot project) indeks aktualisasi Pancasila untuk diterapkan di kota-kota lainnnya di Indonesia,”
Menurutnya, terdapat 23 indikator penilaian indeks aktualisasi Pancasila. Dimana prosesnya berkolaborasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami berkolaborasi bersama BPS untuk melakukan penilaian indeks Aktualisasi Pancasila tahun 2023,” terangnya.
Aktualisasi penerapan nilai Pancasila lanjut Fachrozi, salah satunya memasukan unsur-unsur kearifan lokal dan budaya yang ada di Kota Palu.
Sementara, Kepala Kesbangpol Kota Palu, Ansyar Sutiadi menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud diantaranya peraturan daerah terkait kelembagaan adat.
Sehingga diketahui sejauh mana efektivitas kelembagaan adat tersebut. Sementara itu diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.
“Kota Palu telah memiliki Perda kelembagaan adat dan memiliki kepengurusan adat hingga tingkat kelurahan. Selain itu juga memiliki peraturan wali kota terkait Satgas Pancasila yang bertugas untuk menjaga nilai-nilai aktualisasi di masyarakat,” sebutnya.
Lebih jauh, Kaban Kesbangpol membeberkan bahwa kegiatan hari ini untuk menyampaikan rekomendasi hasil survey indeks aktualisasi nilai Pancasila kepada segenap lurah, camat dan OPD Pemerintah Kota Palu. Sehingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil survey.
“Untuk survey indeks Aktualisasi Nilai Pancasila Kota Palu tahun 2024, akan dilaksanakan pada bulan Agustus mengikuti survey nasional. Olehnya, perlu kerja keras lagi sehingga melibatkan OPD. Angka awalnya di RPJMD sebesar 67 persen. Setelah dilakukan survey tahun 2023, ternyata angkanya 83, 20 persen. Hal ini sangat mencengangkan. Karena angkanya diatas provinsi dan nasional.**(FN)
