KAREBA SULTENG, PALU- Dalam reses catur wulan III, masa persidangan tahun 2026, di Jalan Munif Rahman I, Kamis sore (5/11/2026), anggota DPRD Kota Palu, Dr. Arif Miladi menyentil polemik bantuan untuk masyarakat.
“Pengajuan bantuan tidak semudah yang kita bayangkan. Sebab OPD tehnis yang menyalurkan bantuan tersebut, begitu ketat. Hal itu karena sebelumnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat dijual. Ada juga bantuannya hanya dikuasai segelintir orang. Inilah yang menjadi catatan penting OPD,” terangnya.
Ditegaskannya, persyaratan untuk mendapatkan bantuan diantaranya masuk kategori desil yang dipersyaratkan, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, belum pernah mendapatkan bantuan dua tahun sebelumnya.
Sementara bagi warga yang pernah mendapatkan bantuan dalam satu keluarga, tidak bisa lagi mendapatkan bantuan.
“Dengan adanya efisensi dan pembatasan anggaran, banyak bantuan yang dipangkas. Bahkan dibatalkan. Meskipun semua persyaratannya sudah lengkap. Inilah yang menyebabkan anggota DPRD “mengeluh”. Dimana aspirasi masyarakat di reses, tidak semuanya terakomodir. Masyarakat berfikir anggota dewan banyak pokirnya, namun pokir kami hanya Rp 700 juta. Lima ratus juta dialokasikan untuk infrastruktur. Tersisa hanya Rp 250 juta. Itulah yang dianggarkan untuk bantuan modal usaha. Sementara kami menjangkau 12 kelurahan,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan jika permintaan bantuan oleh masyarakat belum semuanya terealisasi, anggaran untuk bantuan tidak mencukupi.
“Dalam hal ini, kami menampung aspirasi masyarakat. Kemudian disampaikan kepada OPD tehnis seperti Dinsos, UMKM, Dinas Pariwisata. Mereka inilah yang memberikan bantuan jika semua persyaratannya terpenuhi. Karena banyak proposal yang masuk, mayoritas ditolak. Salah satunya karena warga yang minta bantuan diangkat menjadi P3K,” jelas Dr. Arif Miladi.
Pendamping reses Dr. Arif Miladi diantaranya Dewi Dwira Indriani, SE, Ramlah. Sementara koordinator reses, A. Agustiartie Fitriyani T., Degrita M.K Tobigo.**(FN)
