KAREBA SULTENG, PALU- Politisi Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendapat kesempatan mengikuti Asia-Pacific Integrity School di Griffith University, Brisbane, Australia, sebagai salah satu penerima beasiswa Australia Awards Short Course.
Mutmainah terpilih menjadi salah satu dari 24 peserta dari Indonesia dalam program bertajuk “Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik”. Program tersebut diikuti melalui proses seleksi yang cukup ketat, dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 900 orang dari berbagai daerah di Indonesia.
Program beasiswa Pemerintah Australia tersebut berlangsung selama enam bulan dengan rangkaian kegiatan yang cukup komprehensif. Tahapannya meliputi pre-course di Jakarta, sesi mentoring melalui Zoom, pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School di Brisbane, konsultasi dan kunjungan belajar di Canberra, pelaksanaan project award selama tiga bulan, hingga post-course dan sesi evaluasi.
Salah satu agenda utama program tersebut adalah pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School yang berlangsung pada 30 Agustus hingga 5 September 2026 di Griffith University.
Kegiatan tersebut mempertemukan peserta dari sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik, di antaranya Papua Nugini, Tonga, Filipina, India, Fiji, dan negara lainnya.
Mutmainah mengatakan, selama mengikuti proses pembelajaran, dirinya memperoleh banyak pengetahuan sekaligus kesempatan bertukar pengalaman dengan peserta dari berbagai negara, khususnya mengenai pentingnya institusi negara dalam menjaga integritas dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.
Menurutnya, institusi negara tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Nilai dan budaya integritas harus tetap menjadi fondasi pemerintahan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
“Institusi negara jangan bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Budaya dan nilai integritas harus tetap hidup meskipun kepemimpinan dan pemerintahan berganti,” kata Mutmainah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2026).
Ia menilai, salah satu pembelajaran penting yang diperoleh dari program tersebut adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, khususnya pada level pemerintah daerah.
Menurut Mutmainah, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh kerangka tersebut dapat diterapkan secara lebih praktis, transparan, dan inklusif.
“Pembelajaran terbaik dari kelas ini adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas menjadi praktik sehari-hari, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Kita sudah memiliki regulasi dan kerangka kelembagaan, tetapi kita perlu membuatnya lebih praktis, transparan, dan inklusif,” ujarnya.
Selain penguatan kelembagaan, Mutmainah juga menyoroti pentingnya memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
Ia menilai kelompok perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan harus diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
“Peluang untuk memperkuat partisipasi publik harus terus dibuka, sehingga masyarakat—khususnya perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan—dapat ikut mengawasi dan berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Bagi Mutmainah, pengalaman mengikuti Asia-Pacific Integrity School tidak sekadar menjadi kesempatan belajar di luar negeri, tetapi juga menjadi ruang untuk membawa pulang pengetahuan dan praktik baik yang relevan untuk diterapkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan di daerah.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya mendorong pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**
