KAREBA SULTENG, PALU- Ketua definitif Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Awaluddin, berkomitmen menghidupkan kembali organisasi tersebut sebagai wadah kolaborasi akademisi sekaligus ruang untuk menuangkan ide dan gagasan terkait isu ketatanegaraan dan administrasi negara.
Komitmen itu disampaikan Awaluddin usai terpilih secara aklamasi dalam Forum Musyawarah Wilayah (Muswil) APHTN-HAN Sulawesi Tengah, Sabtu (10/10/2026).
Awaluddin mengatakan, keberadaan APHTN-HAN di Sulawesi Tengah selama ini mengalami dinamika hingga sempat berada dalam kondisi vakum. Karena itu, pembentukan kepengurusan definitif diharapkan menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali organisasi tersebut.
“Harapan saya dan kawan-kawan dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, organisasi ini bisa kembali hidup dan punya kontribusi terhadap daerah, bangsa, dan negara,” kata Awaluddin yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Menurutnya, APHTN-HAN memiliki peran penting dalam memberikan ruang dan kesempatan bagi para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, serta kajian akademis terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Salah satu target kepengurusan ke depan, kata dia, adalah menghadirkan jurnal ilmiah khusus APHTN-HAN Sulawesi Tengah. Jurnal tersebut diharapkan menjadi wadah publikasi bagi para akademisi untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemikiran mereka.
Ia menilai, isu ketatanegaraan dan administrasi negara terus berkembang secara dinamis sehingga membutuhkan ruang diskusi dan pertukaran gagasan yang berkelanjutan.
“Harapan kita, dengan berkumpulnya para pengajar ini, bisa menjadi sarana menuangkan ide dan gagasan terhadap isu-isu ketatanegaraan dan administrasi negara yang cukup pesat berkembang,” ujarnya.
Selain menghidupkan aktivitas akademik, Awaluddin juga berharap APHTN-HAN Sulawesi Tengah dapat membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga negara melalui jejaring kepengurusan organisasi di tingkat pusat.
Ia menyebut, sejumlah pengurus pusat APHTN-HAN memiliki posisi strategis di berbagai lembaga negara. Di antaranya Ketua Umum Prof. Guntur Hamzah yang merupakan hakim konstitusi, serta Sekretaris Jenderal Prof. Bayu Dwi Anggono yang menjabat sebagai Ketua Badan Keahlian DPR RI dan pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Menurut Awaluddin, jejaring tersebut menjadi peluang bagi pengurus di daerah untuk memperluas kerja sama, terutama dalam pengembangan kajian hukum, diskusi akademik, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah.
“Dengan nama-nama besar dan pengaruh yang dimiliki pengurus pusat, kita berharap dampaknya juga bisa dirasakan sampai ke Sulawesi Tengah. Artinya, kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang menaungi para pengurus tersebut,” pungkasnya.**
