KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memahami semangat Sembilan Berani, terutama dalam hal keberanian melakukan efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Ia menyoroti masih banyaknya program dengan anggaran besar, namun manfaatnya kecil bagi rakyat karena terserap habis oleh biaya operasional dan kegiatan seremonial.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah. Kita ingin APBD memberi manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa langkah efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, melainkan menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata.
Ia juga meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti pula pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci penurunan kemiskinan.
Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan ke SMA. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi masyarakat, agar solusi dapat diberikan secara tepat.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan. Daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi, kata Anwar, terbukti memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah berdasarkan hasil riset BPS.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Proses validasi data yang terlalu lama disebutnya menjadi penyebab tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial di daerah.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak data yang belum diperbarui, bahkan terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif.
Menurutnya, pembaruan data seharusnya tidak memakan waktu berbulan-bulan. Idealnya, proses sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu, agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data terbaru.
Ia juga mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah. Dengan begitu, intervensi program pengentasan kemiskinan bisa lebih akurat dan tidak salah sasaran.
Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Sulawesi Tengah yang terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program di daerah.
Ia menyebutkan bahwa teguran dan kritik dari BPKP adalah bentuk kasih sayang agar pemerintah daerah terus berbenah dan tidak salah arah.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ucapnya disambut tawa peserta rapat.
Menutup arahannya, gubernur meminta agar Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan bersama para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah.
Rapat itu akan melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan agar Sulawesi Tengah dapat memperkuat basis pendapatan dan menyiapkan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan.**
