KAREBA SULTENG, PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan tahun 2026, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu melayani penerbangan internasional.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar status internasional, tetapi belum ada penerbangan ke luar negeri. Karena itu, kita susun skema jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahun depan kita upayakan penerbangan ke Cina dan negara lainnya, serta seluruh fasilitas sudah sesuai standar,” ungkap Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido dalam rapat percepatan pemenuhan syarat administrasi dan teknis di Ruang Polibu, Selasa (16/9/2025).
Langkah percepatan yang dipersiapkan sebut Reny Lamadjido, antara lain pembentukan tim teknis, penyesuaian anggaran, penambahan panjang landasan, perluasan lahan untuk perputaran pesawat, hingga pengadaan peralatan penunjang seperti X-ray.
Pemerintah provinsi juga akan bersurat kepada Pemerintah Kota Palu agar segera merevisi RTRW dan RDTR sesuai dengan persyaratan teknis bandara internasional.
Sementara itu, Kepala Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie, Prasetiyohadi, S.T., S.H., M.H., menyampaikan bahwa runway tengah dioptimalkan agar bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330.
Untuk itu, dibutuhkan pembebasan lahan seluas 36.000 m². Selain itu, renovasi terminal juga akan dilakukan akhir tahun ini sehingga bandara siap menerima penerbangan internasional.
Dalam jangka panjang, Bandara Mutiara ditargetkan membuka rute langsung ke Jeddah untuk mempermudah keberangkatan jamaah Haji maupun umrah dari Sulawesi Tengah.
Negara-negara lain yang berpotensi menjadi tujuan penerbangan internasional dari Palu antara lain Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Turki, Malaysia, hingga Eropa.
Status Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025.
Dengan terwujudnya bandara internasional, masyarakat tidak hanya akan lebih mudah bepergian ke luar negeri, tetapi juga merasakan dampak positif pada peningkatan investasi, perdagangan, dan pariwisata daerah.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fahruddin D. Yambas, S.Sos, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E.,M.M,, perwakilan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta sejumlah OPD provinsi dan kota.**
