KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur, Reny Lamadjido melalui program Berani, telah merealisasikan pembangunan baru dan peningkatan kwalitas rumah layak huni sebanyak 6,629 unit bagi masyarakat miskin yang tergolong desil 1,2,3, dan 4 pada tahun 2025.
“Program BERANI tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota dan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta melalui CSR/NGO, serta pengembang,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr.Ir.Akris Fatta Yunus, MM, dalam konfrensi pers program 9 Berani yang digagas Dinas Kominfosantika Sulteng di Tanaris Caffe Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data realisasi penyediaan rumah layak huni Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, program tersebut mencakup dua bentuk intervensi, yakni Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).
Dari total 6.629 unit rumah yang terealisasi, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru, sedangkan 1.442 unit lainnya berupa peningkatan kualitas rumah.
Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan realisasi rumah layak huni terbanyak, yakni mencapai 3.150 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 3.018 unit pembangunan baru dan 132 unit peningkatan kualitas.
Posisi berikutnya ditempati Kota Palu dengan total 2.025 unit, terdiri atas 1.714 unit pembangunan baru dan 311 unit peningkatan kualitas.
Sementara itu, realisasi di daerah lainnya meliputi Kabupaten Donggala 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan 8 unit.
Dari sisi sumber dukungan, pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebanyak 5.048 unit. Selanjutnya, APBD kabupaten/kota berkontribusi 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkim sebanyak 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.
Khusus kontribusi APBD Provinsi melalui Dinas Perkim, sebanyak 48 unit direalisasikan dalam bentuk pembangunan baru dan 457 unit melalui peningkatan kualitas. Sedangkan APBD kabupaten/kota mencakup 91 unit pembangunan baru dan 720 unit peningkatan kualitas.
Besarnya realisasi tersebut, menunjukkan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Sulawesi Tengah. Peran pengembang menjadi bagian penting dalam mendominasi capaian penyediaan rumah layak huni pada 2025.
Program penyediaan rumah layak huni tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.**
