KAREBA SULTENG, PALU- Ribuan masyarakat lingkar tambang emas Poboya, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Palu, Rabu (28/1/2026), sekitar pukul 10.30 wita.
Aksi demonstrasi dikawal ketat sejumlah personil aparat keamanan. Warga lingkar tambang Poboya menuntut sejumlah hal, diantaranya:
Menuntut pengembalian sebagian hak atas tanah ulayat adat yang telah dirampas oleh PT CPM, agar dilakukan penciutan sesegera mungkin.
Menolak monopoli oligarki atas pengelolaan tambang emas Poboya dan menuntut kedaulatan rakyat pengelolaan tambang emas Poboya, serta meminta kepada pihak pemerintah untuk segera melakukan percepatan penertiban izin wilayah pertambangan rakyat.
Mengutuk keras pernyataan oknum pejabat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah ataupun pihak lain, yang memberikan stigma ilegal atau berkonotasi negatif dengan cara menuding sebagai pelaku kejahatan bagi para penambang kecil yang hanya mencari makan dari aktivitas pertambangan di Poboya dan sekitarnya.
Perwakilan warga Poboya, Sofyan R Aswin dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat hanya menuntut hak atas tanah adat dan penciutan lahan yang dikuasai oleh PT CPM.
“Kami selaku masyarakat asli yang mempunyai hak ulayat adat atas wilayah pertambangan, selama ini telah dirampas hak ulayat atas tanah kami oleh pihak PT CPM,” tegasnya.
Senada, perwakilan warga Poboya lainnya bertekat akan memperjuangkan hak tanah ulayat yang telah lama dikuasai PT CPM.
“Kami para penambang bertekad jika IPR dan penciutan lahan tidak terwujud, mari kita sama-sama bersaksi dan berjuang agar PT CPM tidak ada lagi di Poboya,” pungkasnya.
Aksi massa ditemui langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli bersama Wakil Fraksi PKS DPRD Palu, Nurhalis Nur. Setelah melakukan orasi, kedua perwakilan rakyat tersebut, menandatangani tuntutan para pendemo.
Usai melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Palu, ribuan massa diiringi puluhan truk bergerak ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menggelar aksi serupa.**(FN)
