KAREBA SULTENG, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, H. Longki Djanggola, menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan pihak aparat kepolisian, terkait dugaan keberadaan tenaga honorer “siluman” dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Jika terbukti, siapa pun yang dengan sengaja membuat atau memanipulasi data honorer harus bertanggung jawab. Mereka harus diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, baik secara administrasi kepegawaian maupun hukum,” tegas politisi Partai Gerindra itu di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Mantan Gubernur Sulteng itu menyatakan bahwa manipulasi data honorer merugikan banyak pihak, terutama mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan.
“Saya mendukung penuh kepolisian untuk menuntaskan kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini mematikan kesempatan orang lain yang seharusnya berhak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepolisian Resor Morowali Utara (Polres Morut) mulai melakukan penyidikan terkait isu dugaan honorer “Siluman” di wilayahnya.
Penyidik Polres Morut telah melayangkan surat resmi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadirkan dokumen sebagai bahan pemeriksaan, antara lain data honorer tahun 2023–2025, Surat Keputusan (SK) honorer, serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Salah seorang pejabat yang dijadwalkan memberikan klarifikasi adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Morut, Drs. Djibrail, pada Kamis (28/8/2025) pukul 10.00 WITA.
Kanit Reskrim Polres Morut, IPTU Mas’ud Amara, S.Sos, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Semua OPD kami undang, termasuk camat dan kepala sekolah,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
