KAREBA SULTENG, PALU- Kemiskinan Sulteng yang terpotret dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 1.627.801 dan pemerintah provinsi pasti tak akan pernah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar ini sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota.
Karena itu, formula ‘4K’ yang terdiri dari Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan dan Kemesraan, sangat ditekankan sebagai pondasi kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan forkopimda, mesra provinsi dengan kabupaten kota baru bisa selesai (kemiskinan) dan ini harapan saya,” tegas Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng 2025-2029, di Gedung Wanita Bidarawasia pada Senin (30/6/2025), serta dihadiri bupati dan walikota, forkopimda dan stakeholder terkait.
Lebih lanjut lagi, gubernur mengisyaratkan tiga fokus utama yang jadi prioritas intervensi bersama hingga 2029 yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan.
Di bidang pendidikan, bertepatan dengan musrenbang, pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai aktualisasinya.
Lewat deklarasi, kini tak ada lagi anak-anak Sulteng yang harus berhenti sekolah karena alasan biaya.
Apalagi dengan BERANI Cerdas, pemerintah provinsi telah mengambil alih seluruh pembiayaan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah negeri yang membebani orangtua.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa kuliah bagi mahasiswa penerima dari jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, dan dari jalur prestasi dengan bukti IPK mulai 3.00.
Di kesempatan itu juga, ikut diserahkan secara simbolis beasiswa kuliah BERANI Cerdas dari gubernur ke penerima.
Gubernur lalu mengafirmasi bahwa telah terverifikasi sebanyak 2000-an pendaftar BERANI Cerdas yang segera menerima transfer dana beasiswa ini di rekeningnya.
“Saya yakin dalam 10 tahun, 1 sarjana (dalam) 1 rumah pasti terwujud,” lanjutnya dengan optimis sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM unggul dan berdaya saing.
Terkait itu, diharapkan supaya bupati dan walikota dapat menyelaraskan BERANI Cerdas di kabupaten kota dengan memastikan pendidikan gratis mulai jenjang PAUD, SD dan SMP.
Termasuk, jika masih ada program beasiswa kuliah yang dibiayai kabupaten kota maka gubernur menyarankan supaya dialihkan ke bidang lain sebab provinsi sudah mem-back up-nya lewat program BERANI Cerdas.
Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan lewat BERANI Sehat.
Gubernur mengilustrasikan sejak BERANI Sehat diluncurkan telah terjadi lonjakan pembayaran dari kas provinsi ke BPJS Kesehatan dari hanya 1300-an orang per bulan menjadi hingga 19.000-an.
“Ini membuktikan banyak rakyat tidak mau berobat karena tidak punya jaminan atau mereka menunggak,” simpulnya atas kenaikan itu.
Cakupan program tambahnya lagi juga diperluas hingga dapat menanggung biaya pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang tidak tercover BPJS Kesehatan, seperti tumor dan kanker, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
“Sekarang BERANI Sehat yang bayar jadi kalau ada program pak bupati seperti BERANI Sehat saya harap dapat dialihkan ke yang lain,” imbuhnya supaya bupati walikota dapat mengalihkan anggaran kesehatan ke bidang lain karena pemerintah provinsi sudah menjamin biaya kesehatan warga mereka yang belum ter-cover lewat BERANI Sehat.
Selain itu, Gubernur Anwar Hafid juga mengimbau bupati dan walikota berkoordinasi dengan dinas sosial masing-masing untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita ingin pendidikan dan kesehatan excellent (jadi yang terbaik),” serunya menegaskan dua bidang ini jadi pondasi penting mewujudkan kesejahteraan.
Untuk mendongkrak pendapatan rakyat, gubernur lalu mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah ‘candradimuka’ dalam menciptakan SDM terampil siap kerja serta menjembatani mereka dengan industri-industri yang telah berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.
Sektor pertanian dan perikanan juga tak luput jadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat lewat optimalisasi potensi ‘emas hijau’ dan ‘emas biru’.
Terobosan lain yang ditempuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan dengan jalan optimalisasi potensi fiskal dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Prioritas penarikan pajak ini menyasar ke perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah kabupaten kota.
“Saya sudah merubah pergub pajak air permukaan supaya pakai standar maksimal menghitung (tarifnya),” terangnya terkait optimalisasi fiskal daerah.
Selain itu, kendaraan-kendaraan operasional perusahaan yang belum ber-plat Sulteng tegas gubernur harus segera beralih ke plat ‘DN’ dan juga mempercepat penerapan PBBKB di Sulteng.
Dalam kaitan ini, bupati walikota dinilainya memegang peranan penting dalam menginvetarisasi potensi wajib pajak yang tersebar di wilayah masing-masing.
Gubernur Anwar Hafid berharap hal ini didukung penuh karena hasil penarikan akan dibagihasilkan kepada kabupaten kota sesuai ketentuan aturan.
“Tiga hal ini saya tekankan supaya pendapatan kita naik,” tandasnya agar PAD naik dan mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.**(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
