KAREBA SULTENG, PALU- Program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan hampir 8 bulan dengan masa ujicoba 3 bulan (Oktober – Desember), menuai sorotan anggota DPRD Kota Palu.
Pasalnya, kegiatan operasional BRT Bus Trans Palu yang bekerjasama dengan PT Bagong sejak tahun 2024 itu, dinilai belum menunjukkan indikator kinerja yang diharapkan.
“Pengguna jasa transportasi massal itu dari ke hari justeru menyusut atau sepi penumpang. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp 1,8 milyar untuk operasionalnya,” ungkap Mutmainah Korona dalam rilisnya yang masuk ke redaksi media ini, Selasa (20/5/2025).
Menurut Ketua Fraksi NasDem Kota Palu ini, pada Tahun Anggaran 2025,Pemkot telah menggerus APBD sebesar Rp 17,12 milyar, serta mengalokasikan sebesar Rp 5,6 Milyar pada APBD Perubahan 2024. Namun progressnya belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Bahkan akuntabilitas dan transparansi manajemen operasional menyisakan tanda tanya.
“Pembayaran operasional BRT Bus Trans Palu kok, flat sekitar Rp 1,8 milyar lebih setiap bulan? Agak aneh. Apakah yakin operasional 24 bus dari 26 bus itu sebesar itu anggarannya ? Dan apakah memang sudah sesuai SOPnya ? Terus apakah itu sudah berjalan sesuai dengan standar perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel ? Apalagi di tengah penumpang Bus Trans Palu semakin sedikit,” ungkapnya.
Olehnya, perlu ada evaluasi mengenai program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan selama hampir 8 bulan.
“Untuk memastikan proses evaluasinya berbasis kinerja, akuntabel dan transparan, kami meminta Pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas yang akan melakukan pengecekan, tracking dan mengawasi operasional BRT Bus Trans Palu,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu ini yakin kehadiran Jasa Konsultan Manajemen Pengawas akan memberi rekomendasi secara independen terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk memberikan solusi perbaikan pengelolaan yang mesti dilakukan Pemkot, terutama terkait kelayakan jumlah Bus yang rasional dibutuhkan sesuai kondisi daerah. Apakah harus dikurangi atau ada alternatif lain.
Hal ini sangat penting karena beban APBD Kota Palu terhadap BRT begitu besar, ditengah keterbatasan anggaran daerah. Padahal masih banyaknya pekerjaan rumah Pemkot yang sangat prioritas harus di tuntaskan, diantaranya memastikan program pencegahan stunting yang lebih proposional dari hulu ke hilir, infrastruktur yang responsif gender dan inklusif, bantuan sosial, pemulihan pasca bencana, dan lainnya.**
