KAREBA SULTENG, DONGGALA- Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, Burhanuddin mempertanyakan penundaan laporan kinerja Panitia khusus I DPRD, terkait pemeriksaan efektivitas manajemen aset daerah tahun 2024 hingga semester I 2025.
Pertanyaan tersebut dilontarkan dalam rapat paripurna kedua, masa persidangan pertama yang digelar di ruang utama kantor DPRD Donggala Senin (2/2) tahun sidang 2026.
Melalui kesempatannya, Burhanuddin mengatakan bahwa dari beberapa penyampaian laporan pansus ini masih mendalami pemeriksaan tersebut.
“Kami mau tahu, untuk pendalaman itu tidak ada kendala-kendala yang disampaikan di paripurna ini, apakah kendala-kendala itu meminta kepada OPD yang tidak hadir, karena pendalaman-pendalaman itu butuh,” ucapnya.
Dikatakannya lagi, bahwa pihaknya saat ini butuh sinergitas, bukan penundaan. Atau mungkin salah satu OPD terkait yang diminta untuk hadir namun tidak hadir.
Hal tersebut disinyalir menjadi kendala sehingga meminta perpanjangan waktu kerja, karena data-data yang diperlukan masih belum lengkap.
“Kami berharap kepada Sekda, untuk mendalami hal-hal tersebut. Dan kami di DPRD membenah diri, olehnya itu di tahun 2026 ini marilah kita sama-sama mewujudkan visi dan misi Bupati dalam bekerjasama membangun Donggala,” tutur Burhanuddin.
Ia meminta Pansus DPRD untuk menyampaikan apa saja pendalaman yang dibutuhkan. Selain itu berharap kepada pimpinan dan anggota pansus untuk bekerja sebaik mungkin.
Rapat paripurna DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Kelvin Soputra, didampingi Wakil Ketua II Asis Rauf, SH dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Ir. H. Rustam Efendi, S. Pd, SH., M. AP, para pejabat Pemkab Donggala dan Anggota DPRD Donggala lainnya.**(Sir)
