KAREBA SULTENG, PALU- Penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Februari 2026, memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat banyak warga khawatir kehilangan akses layanan medis, termasuk pasien dengan kebutuhan pengobatan rutin seperti cuci darah.
Di beberapa tempat, rumah sakit bahkan menghadapi keraguan untuk melakukan tindakan karena belum adanya kepastian penjaminan biaya.
Namun di Sulawesi Tengah, situasinya berbeda. Gubernur Anwar Hafid menegaskan masyarakat tidak perlu takut atau panik.
Pemerintah Provinsi, kata dia, telah lebih dulu menyiapkan perlindungan melalui program Berani Sehat, jaminan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menunjukkan KTP.
Program ini memang disiapkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah ketika terjadi dinamika kebijakan di tingkat nasional. Hingga kini, Berani Sehat telah membantu lebih dari 141 ribu warga merasakan layanan kesehatan tanpa dibebani persoalan biaya.
“Jadi kabar adanya pemutusan PBI dari BPJS Kesehatan tidak usah khawatir. Saya dan Ibu Wakil Gubernur menjamin masyarakat tetap bisa berobat gratis hanya dengan KTP,” ujar Anwar Hafid, di Palu, Rabu (11/2/2026).
Bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Gubernur memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan, termasuk untuk penyakit yang sering kali tidak masuk dalam tanggungan BPJS. Baginya, kesehatan rakyat adalah prioritas yang tidak boleh berhenti hanya karena perubahan administrasi.
“Kami pastikan layanan cuci darah tetap kami berikan khusus untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jangan khawatir,” tegasnya.
Melalui Berani Sehat, Anwar Hafid ingin memastikan satu hal sederhana namun mendasar, warga yang sakit harus segera ditangani, bukan dipusingkan dengan biaya.
Program ini menjadi bukti komitmen bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdiri di sisi rakyat dan memastikan setiap orang tetap memiliki harapan untuk sembuh.**
