KAREBA SULTENG, DONGGALA- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui inovasi berbasis keluarga dan komunitas.
Hal itu ditandai dengan pencanangan Program Inovasi “Berani Pelita Hati” (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan, di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu (20/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid secara khusus menegaskan rencana penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan lebih fokus untuk anak-anak stunting, dengan pendekatan yang tidak diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi gizi masing-masing anak.
“Lebih bagus kita buatkan MBG khusus untuk anak stunting. Jangan disamaratakan. Karena ibu yang paling tahu apa yang dimakan anaknya. Negara hadir, pemerintah bantu, tapi tetap berbasis keluarga,” tegas Gubernur.
Gubernur bahkan meminta jajaran perangkat daerah untuk segera menyiapkan skema tersebut, termasuk melibatkan desa, PKK, dan OPD agar bantuan gizi dapat langsung menyentuh keluarga sasaran.
Dalam sambutannya yang penuh empati, Gubernur Anwar Hafid membagikan kisah masa kecilnya untuk menguatkan para orang tua agar tidak takut atau minder ketika anaknya mengalami stunting.
“Usia enam bulan, hampir semua teman sebaya saya meninggal. Ibu saya setiap malam menangis sambil memeluk saya. Tapi ternyata saya tidak mati-mati juga. Mungkin karena masih ada tugas yang harus dijalani,” ujar Gubernur disambut haru dan tawa hadirin.
Menurut Gubernur, stunting bukan penyakit menular dan bukan aib, melainkan kondisi yang harus ditangani bersama melalui gotong royong dan intervensi yang tepat.
“Kalau ada rakyat kita seperti itu, harus dibantu, bukan dijauhi. Jangan sampai pencanangan hari ini berhenti sampai di sini,” tegasnya.
Gubernur Anwar Hafid juga menetapkan target evaluasi enam bulan ke depan, tepatnya Juli 2026. Ia berjanji akan kembali ke Desa Nupabomba untuk melihat langsung hasil intervensi.
“Saya mau datang lagi enam bulan ke depan. Yang hari ini tercatat 29 anak stunting di Nupabomba, saya berharap sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mengusulkan pola pendampingan langsung satu OPD satu anak, dengan estimasi bantuan sekitar Rp15.000 per hari atau Rp400–450 ribu per bulan per anak, yang diberikan langsung kepada ibu dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang diurus, ibunya juga harus kita perhatikan,” tandasnya.
Program ini akan dijadikan pilot project di Desa Nupabomba dan Desa Ganti, sebelum direplikasi ke desa-desa lain di Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng, menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK adalah ujung tombak utama penurunan stunting, karena bergerak langsung hingga tingkat dasawisma.
“Struktur PKK memungkinkan intervensi by name, by address, by case. Ini yang membuat program berjalan nyata di lapangan,” ujar dr. Reny.
Ia memaparkan bahwa prevalensi stunting Sulawesi Tengah berdasarkan SSGI turun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen di 2024. Sementara pada 2025, meski tidak dilakukan SSGI, data EPPGBM menunjukkan capaian yang lebih baik, yakni sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.
Untuk menjaga validitas data ke depan, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan dana insentif fiskal Rp5,6 miliar untuk pengadaan alat antropometri standar serta penguatan pendampingan enumerator saat survei.
“Kesalahan pengukuran menjadi penyebab fluktuasi data. Itu yang kita benahi sekarang,” jelasnya.
Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan menjelaskan bahwa stiker pink “Ayo Cegah Stunting” menjadi simbol pendekatan sosial dan budaya gotong royong dalam Program Berani Pelita Hati.
“Warna pink adalah simbol kasih sayang. Stiker ini menandai rumah anak stunting agar mendapat perhatian bersama, bukan untuk memberi stigma,” jelasnya.
Stiker dipasang by name, by address, by case, dan akan dicabut setelah anak dinyatakan keluar dari kategori stunting, sehingga bantuan tetap tepat sasaran dan terdata dengan baik.
Sementara itu, Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Donggala menunjukkan penurunan signifikan, dari 34,1 persen pada 2023 menjadi 29,16 persen di 2024, dan berdasarkan data terakhir telah mencapai 17,1 persen, di bawah standar nasional 18,6 persen.
“Ini hasil kerja kolaboratif semua pihak, terutama peran PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi keluarga di Desa Nupabomba sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.**
