KAREBA SULTENG, MOROWALI- Peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung meriah di Anjungan Pantai Matano, Sabtu (6/12/2025).
Ribuan guru dari seluruh kabupaten/kota hadir dalam kegiatan yang mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas.”
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para guru yang menurutnya menjadi pilar kemajuan daerah.
“Tanpa guru, Sulawesi Tengah tidak akan maju seperti sekarang. Masa depan anak-anak Sulteng ada di tangan kalian,” tegasnya.
Gubernur meminta PGRI menyusun rekomendasi resmi sebagai dasar kebijakan pendidikan daerah, terutama terkait perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan guru.
Selain itu, Gubernur Anwar Hafid memaparkan tantangan pendidikan Sulteng, di mana rata-rata lama sekolah baru 9 tahun, sehingga diperlukan intervensi besar untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan pentingnya pendataan ketat terhadap kelanjutan pendidikan setiap anak dari SD hingga SMA.
Mulai 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis, yakni: PAUD dibiayai penuh pemerintah, Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD–SMA), Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota, Pemasangan internet di semua sekolah, Para guru direkomendasikan untuk mendaftar di Program Berani Cerdas untuk peningkatan kompetensi guru.
Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, S.Pd., M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah.
“Guru harus tegas, menjaga integritas, dan membimbing siswa menjadi manusia beriman serta berakhlak,” ujarnya.
Peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025 ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah, PGRI, dan para pendidik demi mewujudkan generasi emas Sulawesi Tengah.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut yakni Ketua TP PKK Sulteng sekaligus Ibunda Guru, Ny. Sry Nirwanti Bahasoan, Kepala Dinas Pendidikan Sulteng Yudiawati V. Windarrusliana, Kepala Badan Kesbangpol Drs. Arfan, Ketua PGRI Sulteng Syam Zaini, forkopimda, serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.**
