KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Dra. Novalina, M,M, Membuka kegiatan Business Matching, Inkubator Bisnis Pabeta dengan tema “Berani Harmoni Untuk UMKM Berdaya Saing Menuju Sulawesi Tengah Yang Unggul Dan Sejahtera” yang digelar di Tanaris Coffee, Sabtu (06/12/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Novalina menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan pembinaan UMKM yang menurutnya telah berjalan terstruktur dan komprehensif.
“Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua dan merupakan momen penting untuk membantu teman-teman UMKM agar betul-betul bisa naik kelas dan bersaing,” ujarnya
Ia turut menyampaikan bahwa terdapat sekitar 25 UMKM yang berhasil memasuki tahapan pendampingan intensif dan siap menjangkau pasar yang lebih luas. Bahkan beberapa UMKM telah dipromosikan dan dijajaki oleh mitra dari Jawa Timur.
“Ini kebanggaan kita semua serta menjadi contoh bagi UMKM lain bahwa kita bisa berkembang dan mampu memasuki pasar nasional, bahkan internasional,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan ekspor durian Sulawesi Tengah ke Tiongkok sebagai bukti bahwa potensi daerah terbuka lebar untuk menembus pasar global. Ia berharap produk UMKM dapat mengikuti jejak tersebut.
Selain pendampingan usaha, pelaku UMKM juga dibekali keterampilan penting seperti public speaking dan analisis bisnis.
“Kemampuan public speaking dan penyusunan rencana bisnis itu wajib bagi Mitra usaha yang membutuhkan gambaran jelas serta meyakinkan tentang bagaimana bisnis ini dibangun secara berkelanjutan dan menguntungkan,” katanya.
Penghujung acara, Sekda berkesempatan mengunjungi seluruh tenan UMKM peserta untuk melihat langsung produk, inovasi, dan kesiapan mereka memasuki pasar kompetitif.
Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem UMKM di Sulawesi Tengah agar mampu bersaing, berkembang, dan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulteng, Sisliandi Ponulele, S.STP., M.Si, Kepala PD terkait; Mitra Kerja, dan pemangku kepentingan.**
