KAREBA SULTENG, PALU- Sebanyak 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) honorer di Kota Palu, terancam tidak terakomidir atau tidak diproses dalam mekanisme penerimaan maupun penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Palu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam pertemuan tersebut, KemenPAN-RB menyampaikan bahwa sebanyak 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM Kota Palu.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Ucu Susanto, bersama anggota Komisi A Ulfa yang memimpin rombongan, mengaku terkejut setelah mendengar penjelasan langsung dari pejabat KemenPAN-RB, Jumat (21/11/2025).
“Kami dapat informasi resmi bahwa 1.171 honorer tidak masuk dalam usulan BKPSDM Kota Palu. Ini jelas merugikan mereka dan harus segera dijelaskan oleh pemerintah kota,” tegas Ucu.
Hal itu membuat status ribuan honorer itu kini terancam tidak diproses dalam mekanisme penerimaan ataupun penataan tenaga non-ASN.
“Kalau tidak diusulkan, otomatis tidak masuk sistem. Ini risiko serius bagi para honorer,” ujarnya.
Ucu juga menyayangkan ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan di kementerian.
“Saat RDP sebelumnya mereka hadir, tapi saat kunjungan ke KemenPAN-RB justru tidak datang. Yang mendampingi hanya Inspektorat,” kata Ucu.
DPRD Kota Palu berencana segera memanggil BKPSDM untuk memberikan klarifikasi dan memastikan penyebab tidak diusulkannya ribuan honorer tersebut.
“Kami akan tindak lanjuti secepatnya. Tidak boleh ada yang dikorbankan akibat kelalaian administrasi,” tegas Ucu.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang mendengar langsung penjelasan dari kementerian.
Ia menegaskan bahwa para honorer merasa kecewa karena kelalaian tersebut bisa berdampak pada masa depan mereka.**
