KAREBA SULTENG, PALU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rico AT Djanggola, mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Hal itu diungkapkannya saat menerima audiensi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di ruang kerjanya, Kamis (16/10/2025).
Dalam forum tersebut, LMND juga mengusulkan pembentukan Pansus CSR DPRD Kota Palu guna mengawasi dan memastikan setiap perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosialnya secara tepat sasaran.
Rico menyambut baik usulan tersebut dan menilai langkah itu penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan di Kota Palu.
“Saya sangat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responbility (CSR), karena di Palu ini masih banyak perusahaan yang kadang-kadang tidak taat dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya. Saya juga sangat berterima kasih kepada kawan-kawan LMND yang masih mau memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu,” ungkap Ketua DPRD Palu.
Menurutnya, kritik dan saran yang disampaikan LMND bisa menjadi bahan berharga bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi atas konsistensi LMD dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.
Sementara itu, Ketua LMND Kota Palu Husain Fitta memaparkan hasil evaluasi pihaknya terhadap arah pembangunan dan pemulihan ekonomi pascabencana 2018.
Menurut Husain, pertumbuhan ekonomi Kota Palu selama ini banyak digerakkan oleh investasi swasta dan program pemerintah pusat, namun cenderung lebih menguntungkan kelompok pemilik modal.
“Kota Palu tumbuh cepat setelah bencana 2018, tetapi pertumbuhan yang hanya didorong oleh investasi swasta justru menimbulkan kesenjangan sosial,” ucapnya.
Ia menilai bahwa sektor ekonomi rakyat seperti perdagangan kecil, nelayan, dan pekerja informal semakin terpinggirkan akibat kebijakan pajak dan tata ruang yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
“Pembangunan Kota Palu saat ini masih bersandar pada logika modal, bukan kebutuhan rakyat. Pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur yang hanya menguntungkan investor,” jelasnya.**
