KAREBA SULTENG, PARIGI MOUTONG- Sebanyak 60 pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Parigi Moutong, akhirnya sah secara hukum negara melalui sidang isbat nikah massal.
Kegiatan nikah massal yang dirangkaikan dengan launching program inovasi “Berani Tertib Administrasi Kependudukan” dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, di Aula Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong dipenuhi suasana haru, Senin (29/9/2025).
Wakil gubernur dalam sambutannya menegaskan, inovasi ini lahir dari evaluasi dua bulan terakhir yang menemukan puluhan ribu warga belum memiliki dokumen kependudukan.
“Akibatnya, mereka sulit mengakses layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Karena itu, kami hadir dengan program Berani Tertib Administrasi Kependudukan, dimulai dari Parigi Moutong,” ungkapnya.
Menurut Wagub, Parigi Moutong dipilih sebagai daerah perdana karena baru 60 persen pasangan menikah yang memiliki dokumen lengkap. Melalui sidang isbat, pasutri kini resmi memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, sekaligus hak untuk mengakses layanan dasar.
Tidak berhenti pada penerbitan KTP, KK, dan Akta Anak, program ini langsung menghubungkan warga ke Program Berani Sehat yang menjamin biaya pengobatan hingga di luar BPJS, serta Program Berani Cerdas yang mendukung biaya pendidikan dari jenjang SMK hingga perguruan tinggi.
“Dengan kepastian dokumen, keluarga akan lebih kuat, anak-anak terlindungi, dan masa depan lebih sejahtera,” ucap wagub.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menuturkan bahwa program ini akan digulirkan hingga ke seluruh kecamatan. “KTP, KK, dan KIA sangat penting untuk mengakses layanan publik.
“Kami terus mendorong pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan efisien agar semua penduduk masuk database dengan data valid,” terangnya.
Selain sidang isbat, acara juga dirangkai dengan penyerahan simbolis dokumen kependudukan, Kartu JKN, seragam sekolah bagi anak-anak, hingga pemberian tablet tambah darah untuk siswi sebagai upaya pencegahan stunting.
Peluncuran inovasi ini menjadi tonggak penting menuju Sulawesi Tengah yang lebih inklusif. Dengan administrasi kependudukan tertib, tidak ada lagi warga yang tertinggal hanya karena persoalan dokumen.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK, unsur Forkopimda, perangkat daerah provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat dan pelajar.**
