KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan mulai tahun 2026 mendatang, ia akan mengawal langsung penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hingga ke detail terkecil.
Sebab menurutnya, APBD akan dibangun dengan pendekatan sembilan pilar pembangunan Berani yang menjadi arah kebijakan Provinsi Sulteng.
“Kita semua ini orang-orang terpilih yang diberi amanah. Jangan banyak santai. Mari bekerja lebih keras, bahkan di akhir pekan, untuk memastikan program benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya saat menghadiri acara Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulteng tahun 2025 dengan tema Berani Berintegritas, Senin (15/9/2025) di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran demi memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar dana daerah tidak menumpuk di kas daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi.
“Hari ini masih ada Rp500 miliar di kas daerah. Kalau Rp200 miliar saja terserap ke masyarakat, itu sudah memberi pengaruh besar bagi perputaran ekonomi. Jangan tunggu akhir tahun baru bergerak,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan habis pada biaya operasional.
“Kalau kegiatan bisa dikerjakan dua orang, jangan melibatkan sepuluh orang. Anggaran harus efisien, tapi jangan ragu untuk mengalokasikan lebih pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud nyata dari pilar pembangunan daerah yang berlandaskan integritas.
“Nilai baik yang kita raih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Target kita ke depan, SAKIP Sulawesi Tengah bisa naik ke level A pada 2026, bukan menunggu 2027. Saya percaya, kalau kita serius dan fokus, hal itu bisa tercapai,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Provinsi Novalina,
Acara dirangkaikan dengan evaluasi RKPD 2025, penganugerahan SAKIP Award 2025, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan 2025, serta desk evaluasi RKPD triwulan II. Pada kesempatan itu, Pemprov Sulteng berhasil mempertahankan predikat A dalam SAKIP Award.**