KAREBA SULTENG, PALU- Manajemen RSUD Undata Palu memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial, mengenai seorang pasien balita dengan kondisi pembengkakan hati, yang disebut membutuhkan obat seharga Rp2 juta dan tidak mampu dibeli oleh keluarganya.
Direktur Utama RSUD Undata, drg. Herri Mulyadi, M.Kes dalam keterangan resminya, Jumat (5/9/2025) menjelaskan bahwa pasien tersebut merupakan rujukan dari RSUD Anuntaloko Parigi.
Selama lebih dari delapan hari dirawat di Parigi tanpa perkembangan signifikan, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Undata pada 3 September 2025, dan masuk ruang Catelia pada 4 September 2025 untuk penanganan lebih lanjut.
Pihak rumah sakit menegaskan, obat yang dimaksud kemungkinan adalah albumin. Namun hingga saat ini dokter yang menangani pasien belum memberikan instruksi penggunaan obat tersebut.
“Kami pastikan bahwa jika dokter menginstruksikan obat albumin ataupun obat lainnya, seluruhnya dijamin oleh program BERANI Sehat dan BPJS Kesehatan. Tidak ada pembebanan biaya tambahan kepada keluarga pasien,” tegas Dirut RSUD Undata.
Manajemen juga telah mendatangi langsung keluarga pasien untuk memberikan penjelasan, dan memastikan bahwa tidak ada kewajiban membeli obat di luar tanggungan BPJS.
Klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman informasi yang beredar di masyarakat, karena penyampaian sebelumnya dari pihak RS perujuk menimbulkan persepsi seolah-olah keluarga harus menanggung biaya obat mahal secara mandiri.
Lebih lanjut, pihak RSUD Undata meminta agar masyarakat lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi.
“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pasien, khususnya pasien rujukan dengan kondisi gawat darurat maupun kronis. Tidak ada pasien BPJS maupun Non BPJS yang ditelantarkan atau diwajibkan membeli obat sendiri di luar sistem,” tambah pihak rumah sakit.
Manajemen RSUD Undata juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, serta meminta pihak yang memposting kabar tersebut di media sosial untuk turut melakukan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan keresahan publik.**
