KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk kreatif membuka akses program ke Kementerian terkait.
Hal itu sebagai langkah antisipasi, mengingat tahun 2026 mendatang, dana transfer dari pusat ke daerah, akan berkurang hingga 30 persen.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” ungkapnya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, di ruang rapat Polibu, kantor Gubernur Sulteng, Rabu (3/9/2025).
Gubernur juga menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus menjadi fokus utama.
Olehnya, ia menekankan pentingnya ketelitian dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan, dan meminta setiap OPD untuk segera mengevaluasi kegiatan, terutama paket pekerjaan yang rawan tidak terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur.
Gubernur memberi contoh keberhasilan dalam peningkatan pajak air permukaan. Ia menekankan bahwa pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi semua dinas harus berperan.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ucapnya.
Gubernur mengenang pengalamannya saat masih menjabat di daerah pada 2005. Saat itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.
Ke depan, Gubernur menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tandasnya.
Rapat evaluasi dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina.**
