KAREBA SULTENG, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam jika masyarakat menjadi korban ketidakadilan.
“Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena berusaha mencari nafkah. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, maka itu tidak boleh dibiarkan. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” tegas Anwar Hafid saat audiensi bersama Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, bersama jajaran di ruang kerja Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya siap menggunakan segala upaya, termasuk mobilisasi masyarakat, jika pihak-pihak tertentu tetap mengabaikan aturan dan merugikan warga.
“Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan. Saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat, agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi dalam merespons berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya di sektor pertambangan.
“Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar penanganan isu-isu HAM di Sulteng lebih efektif,” kata Livand.
Dalam kesempatan tersebut, Livand juga menyampaikan permohonan agar aset gedung yang saat ini digunakan Komnas HAM Sulteng dapat segera dihibahkan menjadi milik lembaga, sehingga bisa direnovasi dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
“Gedung yang kami tempati masih milik pemerintah provinsi. Jika bisa dihibahkan, tentu kami bisa melakukan renovasi dan menyediakan fasilitas yang lebih layak, termasuk untuk menampung masyarakat dari berbagai daerah yang datang mengadu ke Komnas HAM,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan kesepakatannya dan siap mendukung upaya penguatan kelembagaan Komnas HAM di Sulteng.
“Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar oleh publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” ujarnya. **
