KAREBA SULTENG, MOROWALI UTARA- Diduga akibat aktivitas pertambangan di hulu, Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dilanda banjir bandang sejak Selasa hingga Rabu.
“Ini diduga diakibatkan tambang di Hulu oleh pemegang IUP PT. BUMANIK, Sehingga banjir bandang di perkampungan desa Malino Petasia Timur Morut,” sebut Kepala Dinas ESDM Sulteng Ajenkris, SE, MM kepada media ini via chat di aplikasi whatsAppnya Rabu sore (20/8-2025) dari Morowali Utara.
Menurutnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid memerintahkan untuk manajamen PT.Bumanik agat tidak beraktivitas sebelum melakukan solusi kongkrit mengatasi banjir bandang, dan mengganti biaya kerugian materil masyarakat di desa terdampak banjir.
“Untuk sementara perusahaan tidak boleh beroperasi sebelum membuat saluran dan gorong-gorong sesuai arahan bapak Gubernur Anwar Hafid kepada Kami dan akan dipantau langsung Kacabdis ESDM wilayah kabupaten Morowali dan Morut,” ucap Ajenkris.
Sebelumnya Gubernur Anwar Hafid, meninjau langsung lokasi banjir bandang yang menerjang Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8-2025) pagi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur dengan tegas memerintahkan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut hingga perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kerugian,” tegas Anwar Hafid di hadapan warga dan pihak terkait.
Berdasarkan laporan warga, peristiwa ini dipicu oleh jebolnya jalan hauling milik PT Bumanik di sekitar Jembatan 6 yang tidak mampu menahan derasnya aliran air hujan.
Luapan air bercampur lumpur itu kemudian menghantam pemukiman warga, merendam jalan utama desa, dan mengakibatkan kerusakan parah. Beberapa rumah warga, termasuk rumah Kepala Dusun I dan sejumlah kos-kosan, hanyut terbawa arus.
Gubernur menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat aktivitas tambang yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan pemerintah provinsi akan turun langsung bersama BPBD dan aparat setempat untuk menangani kondisi darurat, sekaligus memastikan perusahaan terkait tidak lepas tangan dari tanggung jawab.
“Kerugian masyarakat ini harus segera diselesaikan. Saya bicara langsung, bukan lagi masyarakat. Perusahaan harus hadir dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Saat berada di lokasi, Gubernur juga berkoordinasi dengan camat, aparat desa, dan masyarakat setempat agar penanganan dilakukan cepat.
Ia meminta seluruh kekuatan turun membantu warga terdampak, termasuk memastikan akses jalan kembali normal dan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi.**
