KAREBA SULTENG, PALU- Sekretaris Jenderal(Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan seluruh kader Demokrat di Sulawesi Tengah wajib bekerja total mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Arahan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Demokrat Sulteng yang dihadiri pengurus DPD, Ketua DPC, hingga struktur PAC, ranting, dan anak ranting, Jumat (8/8/2025) di Grand Syah Hotel Palu yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido.
“Kita mengurus 3,5 juta masyarakat Sulawesi Tengah. Pak Anwar Hafid punya pengalaman panjang, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam memimpin daerah ini. Demokrat memberikan dukungan penuh,” ujar Sekjen.
Ia menegaskan, instruksi ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Demokrat, mendukung penuh pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama jika dipimpin kader Demokrat. “Para Ketua DPC, DPAC, ranting, dan anak ranting harus bekerja sungguh-sungguh. Sukseskan program Gubernur dan Presiden. Jangan hanya teriak besar, buktinya nanti,” tegasnya.
Rakerda kali ini, lanjut Sekjen, menjadi ajang menyusun program kerja partai yang selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Demokrat pusat siap memberikan dukungan politik dan memanfaatkan jaringan menteri untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sulteng.
Selain itu, Rakerda menjadi titik awal memutar roda organisasi pasca pemilu. Sekjen mengingatkan, struktur Demokrat harus aktif sepanjang tahun, bukan hanya menjelang pemilu. Ia meminta pengurus hingga tingkat RW segera dibentuk agar basis masyarakat terkelola dengan baik.
Menyinggung strategi politik, Sekjen menargetkan peningkatan kursi Demokrat di DPRD Provinsi Sulteng dari 8 menjadi minimal 12 kursi. Target lain, setiap kabupaten/kota harus mencapai ambang batas 20 persen kursi untuk memudahkan pengusungan calon kepala daerah. “Kalau gubernurnya Pak Anwar dan Ketua DPRD-nya Demokrat, pemerintahan ini akan solid sekali,” ujarnya.
Sekjen juga menjelaskan, AD/ART Demokrat hasil Kongres 2025 melarang Musda atau Muskab hingga akhir 2025. Partai akan fokus konsolidasi pada 2026–2027 untuk mempersiapkan Pilkada dan Pemilu 2029.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyambut instruksi tersebut. Menurutnya, konsolidasi Demokrat saat ini bukan hanya untuk kepentingan partai, tetapi juga untuk menyukseskan visi-misi pemerintah daerah.
“Anggota DPRD Demokrat di kabupaten dan provinsi harus satu visi dan memahami program pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa berjuang maksimal membantu daerah,” kata Anwar.
Anwar optimistis Sulteng dapat mengirim dua kader terbaiknya ke Senayan pada pemilu mendatang. “Target awal kita sederhana: menyejahterakan rakyat Sulawesi Tengah. Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan makmur,” pungkasnya. **
