KAREBA SULTENG, PALU- Warga Jalan Belimbing, Kelurahan Kamonji, Kota Palu meminta pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengintai.
Hal itu terungkap dalam reses atau penjaringan aspirasi caturwulan II anggota DPRD Palu, Nurhalis Nur, di Jalan Belimbing, Senin malam (21/7/2025).
“Kami meminta agar di beberapa titik di Jalan Belimbing dipasangi CCTV. Beberapa hari yang lalu, terjadi aksi kejahatan,” ungkap salah seorang warga.
Menyikapi hal itu, Nurhalis Nur memberikan perhatian dan catatan terkait pengadaan CCTV di wilayah Jalan Belimbing.
“Saya akan sampaikan aspirasi warga Jalan Belimbing. Dari enam titik lokasi kegiatan reses saya, hampir semua mengeluhkan masalah keamanan lingkungan. Melalui reses ini, saya mengimbau untuk mengawasi anak-anak kita. Karena aksi tindakan kejahatan saat ini, mayoritas dilakukan oleh anak-anak. Ini tanggungjawab kita bersama,” ucapnya.
Selain itu, warga Jalan Belimbing juga menyoal sulitnya mendapatkan bantuan usaha untuk UMKM di Dinas Sosial.
“Di jalan Belimbing ini pelaku usaha cukup banyak. Namun untuk mengajukan proposal bantuan usaha, cukup sulit. Kenapa saya katakan sulit, karena syarat untuk mendapatkan bantuan harus terdata di DTKS. Selain itu masyarakat di sini sudah beberapa kali mengajukan proposal bantuan ke dinas, tapi tidak ada tindak lanjutnya, mohon solusinya,” ungkap Mashuri Muhamad.
Menjawab pertanyaan dari warga, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik yang hadir dalam kegiatan reses menjelaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan usaha harus terdata di DTKS, merupakan aturan dari pemerintah pusat.
Namun saat ini, DTKS sudah berubah menjadi Data Terbaru Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dimana terdapat kategori tingkat ekonomi masyarakat.
“Jadi silahkan bapak dan ibu datang ke kelurahan untuk mengecek dengan membawa kartu keluarga, masuk kategori apa. Jika masuk kategori DTSEN lima kebawah, boleh mendapatakan bantuan. Itu merupakan aturan dari pusat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi solusinya adalah, silahkan mengajukan proposal bantuan usaha ke Dinas UMKM, karena di Dinas UMKM persyaratannya untuk bantuan usaha tidak merujuk DTSEN,” jelas Kadis Sosial Kota Palu.
Selain itu, warga juga meminta dinas terkait untuk melakukan pemangkasan pohon di wilayahnya. Kemudian polemik bantuan beras kepada beberapa warga. Masalah banjir yang kerap terjadi di Jalan Belimbing. Selanjutnya persoalan sistim penerimaan murid baru di sekolah.**(FN)
