KAREBA SULTENG, PALU- Pemberdayaan masyarakat melalui pokok pikiran (pokir), menjadi komitmen anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Marselinus.
Sejak duduk di kursi DPRD Kota Palu, Marselinus telah memulai program pemberdayaan ikan Nila dengan sistim kolam bioflok untuk masyarakat.
Setelah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dapil Kota Palu, politisi Partai Perindo itu kembali berencana mengembangkan beberapa program UMKM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sistim peternakan ayam modern menjadi salah satu programnya pada tahun anggaran 2026. Dimana program tersebut minimal menampung sebanyak 24 ekor ayam petelur. Lahan untuk kandang ayam tidak memerlukan lahan yang luas.
“Selain ramah lingkungan, kandang ayam modern ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kami akan membantu untuk pengadaan kandang, ayam hingga pakannya. Nanti ada tim yang akan membantu masyarakat untuk pembuatan kandang dan penyuluhan. Untuk pemasarannya, juga akan ditangani tim,” terangnya kepada media ini, Senin (19/5/2025), di Palu.
Menariknya lagi, program pertanian dengan jargon “Petani malas”, juga akan diimplementasikan pada tahun depan. Dengan penanaman sayuran menggunakan wadah dari limbah botol plastik air mineral, tanpa menggelontorkan biaya.
Melalui wadah botol plastik bekas tersebut, bisa ditanami berbagai sayur-sayuran. Mulai dari kangkung, bayam, hingga selada. Dimana tanaman tersebut akan ditempatkan menggantung di sisi dinding kolam bioflok.
“Kenapa saya sebut ‘petani malas’. Karena tidak perlu lagi melakukan penyiraman terhadap tanaman. Hanya menggunakan botol plastik bekas minuman kemasan yang dirancang menggunakan limbah kain bekas dan tanah, ” ucapnya.
Pada dasarnya lanjut Marselinus, luas lahan untuk 3 usaha tersebut, hanya sekitar tiga kali tiga meter lebih, bisa membuka usaha kolam Boiflok, peternakan ayam, dan budidaya tanaman aquaponik. Selain itu, ia juga menyediakan usaha peternakan itik bagi masyarakat.
“Bagi saya, pokok pikiran harus bisa menyentuh masyarakat. Kalau untuk infrastruktur kan sudah ada pemerintah yang eksekusi. Program ini betul-betul harus bisa memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.**(FN)
