KKAREBA SULTENG, DONGGALA- Pemerintah Kabupaten Donggala menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) dari politisi Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M. Si,
Kegiatan pertemuan berlangsung di Ruang Kasiromu, kompleks perkantoran Bupati Donggala, pada Jum’at, 11 April 2025.
Kunjungan perwakilan anggota dari Komisi II DPR RI Pusat tersebut, diterima dengan penuh kehangatan oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, S.E, didampingi Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, Sekretaris Daerah, Dr. Ir. H. Rustam Efendi, S. Pd, S.H., M. AP, dan sejumlah jajarannya.
Kehadiran mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, disambut pula dengan menandai pemasangan Siga (tutup kepala) oleh Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, S. Pd., M. Si, didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta diiringi tarian adat tradisional Suku Kaili.
Dalam pertemuan tersebut membahas terkait pengembangan jumlah pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Donggala. Sebagaiman hal ini, berdampak langsung pada anggaran daerah.
Kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan anggota legislatif Pusat, dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui agenda reses, sekaligus bersilaturahmi bersama masyarakat di wilayahnya.
H. Longki Djanggola dalam hal ini, sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI dari salah satu di 13 Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu.
Dalam sambutannya, Bupati Vera menyampaikan laporan terkait perkembangan jumlah tenaga P3K di Donggala berdampak langsung pada anggaran daerah. “Pegawai kami telah melebihi batas maksimal,” ungkapnya.
Disatu sisi Pemda Donggala ingin memberikan kepastian status, disisi lainnya pemkab juga dituntut menjaga keseumbangan fiskal, tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, ditempat yang sama Anggota Komisi II DPR RI, H. Longki Djanggola dalam sambutannya menyampaikan kepada Pemda untuk berhati-hati dalam melakukan belanja pegawai karena keterbatasan anggaran.
Kehadiran mantan Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini membawa kecerahan bagi Donggala. Sebagaimana dalam resesnya, menerima berbagai masukan terkait pelayanan publik yang berhubungan di Komisinya.
Lanjut Longki, kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Donggala ini dilaksanakan sudah yang sekian kalinya melakukan reses bersama pejabat. Iapun berpesan ke Bupati untuk tidak khawatur, karena persoalan tenaga pegawai pemerintah tersebut menasional, karena ada kurang lebih 600 kabupaten/kota se indonesia.
“Presiden sudah memerintahkan agar tidak mengangkat tenaga honorer lagi. Terkait persoalan itu, tolong saya dibantu buatkan narasi dan data, nanti sata teruskan ke BKN saat rapat dengar pendapat,” tambahnya.
“Semoga kehadiran kami bisa membawa manfaat, dan kami berterima kasih kepada Pemda Donggala atas penyambutannya. Agenda reses komisi dua membidangi pemerintahan, pertanahan, pegawai, KPU, Bawaslu, BKN, dan DKPP,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan acara pemberian cendramata yang dilakukan oleh Bupati Donggala kepada Anggota Komisi II Perwakilan DPR RI H. Longki Djanggola.**(Sir)
