Category Archives: Konsultasi Hukum

394 orang Warga Binaan Lapas 11 A Palu,Dapat Remisi Di Hut NKRI.

KarebaSulteng.com~Palu, Kamis 17/08, Sebanyak 394 orang lebih warga binaan Lembaga permasyarakatan Klas 11A,Palu mendapatkan remisi pemberian remisi umum Tahun 2017, diberikan  kepada  narapidana dan anak, setelah menindak lanjuti adahnya usulan remisi bagi para narapidana yang berjumlah 483 Orang, Pemberian remisi kepada para warga binaan yang mendapatkanya disampaikan langsung oleh gubernur Sulteng Drs.Longki Djanggola Msi ,yang mengunjungi lapas kelas 11 A ,palu seusai pelaksanaan upacara bendera peringatan hut NkRi Ke 72.

Dihadapan para tamu undangan forum korminda sulteng, Gubernur dalam pembacaan arahan mentri hukum dan Ham,Yasonna Laoly, menyampaikan sambutan menteri dengan mengurai bila peringatan hut NKRi,juga harus dimaknai dengan komitmen segenap warga negara untuk mengupayakan berbagai harapan dan cita-cita kemerdekaan tanpa terkecuali oleh para narapidana yang tengah menjalani proses pembinaan, menampilkan hasil binaan seni melalui remisi kita berintegrasi dengan seni,

peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

LOGO PRESIDEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  Menimbang: a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau   perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan e perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat :     1.  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK

  • kS.COM~PALU
Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kahidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas. Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.C360_2016-03-03-13-48-45-419 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dewasa ini, maka negara negara maju saling berpacu dan berlomba menciptakan serta menemukan hal hal yang baru. Salah satu kemajuan dalam era globalisasi saat ini adalah munculnya peralatan peralatan teknologi yang canggih yang banyak dicaptakan oleh pencipta pencipta teknologi sesuai dengan kemampuannya dengan dalih untuk kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti munculnya peralatan yang mutakhir berupa mesin otomatis yang di kenal dengan ATM (Automatic Teller Machine).

Etika Internet Masyarakat Dunia Maya

  • kS.com~Palu
BeautyPlus_20160504130849_fast Perkembangan teknologi telematika dewasa ini seolah telah telah membagi aktivitas masyarakat dunia menjadi dua yakni masyarakat maya dan masyarakat nyata. masayarakat maya buka dalam pengertian yang sesungguhnya namun sekedar istilah untuk menyebut masyarkat yang dalam aktivitasnya sehari-hari di yg didominasi oleh teknologi telematika yang bersifat virtual.

Network Etiquette ( Etika di Internet )

  • kS.Com~Palu
  • Serba bebas, tanpa batas, itulah informasi di Internet. Tetapi ketika ada pertanyaan, apakah pengguna Internet juga menjadi serba bebas? Belum tentu. Ketika manusia berkomunikasi, sekalipun menggunakan piranti digital tanpa tatap-muka, masalah perasaan tak pernah ditanggalkan. Dan komputer paling canggih pun tak akan mampu untuk menangani masalah perasaan tersebut.C360_2015-06-14-10-45-29-907 Tangan Anda akan menghasilkan tulisan yang memberikan kesan pada orang lain.Kejadian lain yang memiliki kemiripan antara dunia nyata dan dunia maya. Yang jelas, semua itu berhubungan dengan ETIKA.

    ETIKA = Moral ….~.Hukum ???..

    kS.Com ~ Palu permasalahan dalam etika komputer
    IMG_20150904_125136

    profesi ( Dosen STIHP PALU & LAWYER) ) kS.doc.aifan

    Istilah “etika” berasal dan bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat, ahlak, watak, perasaan; sikap; dan cara berfikir.